KENDARI, INDIKATORSULTRA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Tenggara (Sultra) kini tak hanya sekadar urusan pemerintah, melainkan juga melibatkan langsung sekolah sebagai garda terdepan dalam pengawasan kualitas makanan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sultra, Aris Badara, menegaskan bahwa sekolah tidak boleh hanya menjadi penerima program, melainkan wajib ikut mencicipi dan mengawasi menu MBG sebelum dibagikan kepada siswa.
“Kita ingin memastikan makanan yang diterima siswa benar-benar aman, sehat, dan layak. Sekolah menjadi filter pertama, sehingga kejadian seperti keracunan di beberapa daerah tidak terulang lagi,” ungkap Aris di Kendari, Kamis (2/10).
Menurutnya, kebijakan ini merupakan tindak lanjut rapat bersama Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dan Kementerian Dalam Negeri RI, yang mendorong keterlibatan aktif seluruh pihak, termasuk unit-unit sekolah seperti Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
Aris menambahkan, pengaktifan kembali UKS menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk mendukung program MBG tetapi juga membantu pencegahan penyakit menular, termasuk Tuberkulosis (TBC) yang kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Dengan UKS aktif, sekolah bisa mendeteksi dini kondisi kesehatan siswa, sekaligus memastikan standar Program MBG berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Kebijakan ini lahir dari keprihatinan atas insiden dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah seperti Bombana, Konawe, dan Buton. Melalui pengawasan berlapis, Pemprov Sultra berharap kasus serupa tak terjadi lagi.
Untuk memperkuat koordinasi, Dikbud Sultra juga akan menggelar rapat bersama seluruh Kepala Cabang Dinas (KCD) agar mandat pemerintah pusat dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Sekolah adalah benteng terakhir sebelum makanan masuk ke perut anak-anak kita. Maka, keterlibatan mereka adalah kunci utama keberhasilan program MBG,” tegas Aris. (Red)
Komentar